Mediasi Ricuh, Warga Minta Lurah Plawad Karawang Timur Dicopot Segera!

 

Camat Karawang Timur dan Ketua LPM Kelurahan Plawad

KARAWANG | PERS KPK TIPIKOR | Rapat minggon di Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, pada Rabu (20/8) berubah menjadi ajang protes warga. Forum yang semula digelar sebagai pertemuan rutin justru memanas setelah sejumlah masyarakat menyoroti dugaan penyalahgunaan honor petugas kebersihan (OB) dan Puskesos.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Plawad, Hendra Wijaya, mengungkapkan bahwa rapat tersebut akhirnya difokuskan untuk mediasi darurat. Hadir dalam forum itu Camat Karawang Timur, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta perwakilan RT dan RW.

Menurut hasil klarifikasi pihak kecamatan, anggaran untuk petugas kebersihan sebesar Rp1,5 juta dan Puskesos Rp1,6 juta sebenarnya sudah cair. Namun, informasi yang dihimpun dari lapangan berbeda jauh. “Petugas kebersihan hanya menerima Rp200 ribu dari total Rp1,5 juta. Sementara untuk Puskesos, sama sekali belum dibayarkan,” jelas Hendra.

Dalam forum, Lurah Plawad, Ropiudin, mencoba memberi penjelasan. Ia berdalih tidak mengetahui adanya anggaran untuk petugas kebersihan. Sedangkan dana untuk Puskesos diakuinya memang telah dipakai untuk kegiatan kelurahan. Pernyataan itu justru memicu kekecewaan warga.

Kemarahan warga yang dipimpin para pemuda kemudian memuncak. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada lurah, bahkan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk protes. Hasil forum ditutup dengan pembuatan berita acara yang akan diteruskan ke pihak kecamatan.

Hendra Wijaya menegaskan bahwa masyarakat berharap pemerintah kecamatan segera melaporkan persoalan ini ke Pemkab Karawang. “Kami minta Bupati segera mengevaluasi dan mengganti Lurah Plawad. Ke depan, pemerintah harus lebih selektif memilih pemimpin yang jujur, adil, profesional, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

983 Warga Binaan Lapas Cikarang Terima Remisi Umum HUT ke-80 RI, 98 Langsung Bebas

BEKASI | PERS KPK TIPIKOR | Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang didamping Kepala Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang, Urip Dharma Yoga secara simbolis memberikan remisi kepada 17 warga binaan Lapas II Cikarang, pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-80, di Plaza Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, pada Minggu (17/08/2025).

“Penyerahan remisi ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Nomor: PAS 1360.PK.05.03.Tahun 2025 tentang Pemberian Remisi Umum (RU) Tahun 2025, kepada warga binaan ,” ujar Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang, Urip Dharma Yoga,

Dia menyampaikan bahwa pada momentum HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 983 orang warga binaan dari total 1.400 penghuni lapas memperoleh remisi umum.

Selain itu, terdapat 1033 warga binaan yang memperoleh Remisi Dasawarsa remisi di Lapas Cikarang. Dari total keseluruhan remisi tersebut, 77 orang narapidana resmi dapat langsung menghirup udara bebas.

Kepala Lapas menjelaskan bahwa pemberian remisi bukan hanya bentuk penghargaan atas perilaku baik warga binaan, tetapi juga wujud kehadiran negara dalam memberikan kesempatan kedua.

“Insya Allah, para warga binaan siap kembali ke masyarakat. Selama menjalani masa pidana, mereka dibekali dengan berbagai pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian. Mulai dari olahraga, pengajian, pramuka, hingga kegiatan kerja seperti berkebun, beternak, boga, hingga industri kreatif. Hal ini menjadi bekal agar mereka bisa lebih mandiri setelah bebas,” ujar Urip Dharma Yoga.

Selain itu, pihak Lapas Cikarang juga menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi dalam pembinaan keagamaan dan pendidikan. Program pesantren serta kejar paket A, B, dan C yang sudah berjalan dan disambut antusias oleh warga binaan.

“Meskipun ada yang tertinggal sekolahnya, mereka tetap bisa mengejar ketertinggalan melalui program kejar paket. Ini adalah bagian dari ikhtiar kami agar mereka memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih baik,” tambahnya.

Dia juga berpesan kepada warga binaan yang bebas agar tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang telah diberikan.

“Kami mengucapkan selamat dan turut berbangga. Di luar lapas, tantangan kehidupan adalah kenyataan. Jadilah manusia yang lebih baik, mandiri, dan ikut membangun bangsa serta daerahnya. Kami juga berharap masyarakat dapat menerima kembali mereka tanpa stigma, karena dukungan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan reintegrasi sosial,” pungkasnya.

KAKORLANTAS POLRI IRJEN POL AGUS SURYO NUGROHO MENEGASKAN AKAN MENCOPOT ANGGOTA YANG TERBUKTI MELAKUKAN PUNGLI DI LAPANGAN

BEKASI | PERS KPK TIPIKOR | Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan akan mencopot anggota yang terbukti melakukan pungli di lapangan, merespons maraknya konten viral oknum polantas meminta uang atau transaksi di media sosial.

“Bila ada polantas yang meminta uang atau transaksional, kalau Anda bisa buktikan, saya akan copot saat itu juga,” tegasnya, seperti disitir dari laman resmi Media Hub Humas Polri, Rabu (13/8/2025).

Salah satu video yang viral yaitu adanya oknum yang menggunakan mobil PJR terlihat bernegosiasi dengan sopir pick-up.

Dalam video tersebut, sopir terlihat menyerahkan sesuatu dan petugas mengembalikan SIM untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali.

Menanggapi fenomena tersebut, Agus juga mengingatkan agar seluruh jajaran mengantisipasi perilaku yang dapat mencoreng citra kepolisian.

Menurutnya, pelanggaran sekecil apapun, meski terjadi di wilayah yang jauh, semua akan ikut bertanggung jawab, termasuk dirinya.

Agus menyebut fenomena-fenomena ini harus paralel dengan perubahan kultur yang sudah dicanangkan.

Di samping itu, ia menginstruksikan kepada para pejabat utama (PJU) dan perwira menengah (Pamen) untuk melakukan mitigasi agar kasus serupa tidak terulang.

“Senyummu adalah marka utama. Tidak ada alasan bagi anggota di lapangan untuk bersikap emosi atau melakukan tindakan yang melanggar aturan,” tambahnya.

Agus juga menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan integritas anggota Polantas.

ISTANA UNGKAP RESPONS PRABOWO SOAL BUPATI PATI SUDEWO YANG BIKIN ISRUH

BEKASI | PERS KPK TIPIKOR | Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan respons Presiden RI Prabowo Subianto terkait kisruh yang ditimbulkan Bupati Pati Sudewo. Prasetyo menyampaikan, Prabowo menyayangkan kekisruhan yang terjadi di Pati.

"Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respons beliau terhadap siapapun itu," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Prasetyo menjelaskan, pihaknya berharap kasus yang menyangkut kader Gerindra tersebut bisa terselesaikan.

Sebab, kata dia, jangan sampai kehidupan ekonomi warga Pati terganggu. "Jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan," imbuhnya.

Diketahui, unjuk rasa dipicu kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kebijakan tersebut sudah dibatalkan, namun massa tetap berunjuk rasa dan menuntut mundurnya Sudewo.

Massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang meneriakkan yel-yel “Bupati harus lengser” dan “Turun Sudewo sekarang juga." Bupati Sudewo baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025. Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.

KETUA MPR DORONG RUMAH BERSEJARAH DI RENGASDENGKLOK JADI DESTINASI WISATA NASIONAL, HES SAMBUT GEMBIRA

KARAWANG | PERS KPK TIPIKOR | Sebuah rumah sederhana di tepi Sungai Citarum, Rengasdengklok, Karawang, menjadi saksi bisu salah satu babak krusial dalam detik-detik jelang kemerdekaan Republik Indnesia.

Di sinilah, rumah Djiauw Kie Siong, pada 16 Agustus 1945, sekelompok pemuda berani ‘menculik’ Soekarno dan Hatta untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan.

Kisah heroik tersebut kini ingin dihidupkan kembali oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani saat mengunjungi rumah bersejarah tersebut pada Rabu (13/8/2025).

Dalam kunjungannya, Muzani mendorong agar lokasi bersejarah ini diubah menjadi destinasi wisata sejarah nasional.

Ia menegaskan bahwa rumah pengasingan ini bukanlah sekadar bangunan tua, melainkan monumen hidup yang mengajarkan tentang semangat perjuangan, keberanian, dan persatuan. Muzani berjanji akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat.

“Kami akan sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kebudayaan agar memperhatikan tempat yang sangat bersejarah ini, supaya terus dilestarikan, dijaga, dan kalau perlu dikembangkan,” ujar Muzani di lokasi, Rabu (13/8/2025).

Ia mengenang kembali detik-detik penting di Rengasdengklok, di mana para pemuda yang dipimpin tokoh seperti Chaerul Saleh dan Sukarni mengambil langkah berani.

Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang di Jakarta, dengan satu tujuan memastikan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan tanpa campur tangan asing.

Peristiwa ini menjadi momentum penting yang mematangkan keputusan para pendiri bangsa, hingga akhirnya naskah proklamasi disusun dan mengubah takdir Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Menurut Muzani, mengembangkan Rengasdengklok sebagai destinasi wisata sejarah adalah cara terbaik untuk memastikan kisah inspiratif ini terus dikenang oleh generasi mendatang.

Kunjungan ini disambut hangat dan gembira oleh Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, yang menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif tersebut. Ia menyebut perjalanan ini sebagai napak tilas yang sarat makna dan inspirasi.

“Kehadiran beliau memberikan semangat baru, khususnya bagi generasi muda, untuk terus berkontribusi pada kemajuan bangsa,” ujar Kang HES, sapaan akrabnya, yang menilai sosok Ketua MPR RI sebagai suri tauladan bagi kaum muda.

Lebih lanjut, Kang HES menekankan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari napak tilas yang akan terus dikenang.

Karawang, sebagai daerah yang memiliki peran vital dalam perjuangan kemerdekaan, menyimpan banyak cerita heroik.

Ia berharap, perhatian dari pimpinan pusat dapat memajukan objek destinasi wisata sejarah di Karawang.

“Dengan perhatian dari pimpinan pusat, situs-situs bersejarah tersebut bisa lebih terawat, terekspos, dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan serta pusat edukasi bagi pelajar,” tutupnya. 

DANDIM 0509 BEKASI KOMITMEN KAWAL KETAHANAN PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT

KARAWANG | PERS KPK TIPIKOR | Komitmen Polri dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 terus bergulir. Rabu, 6 Agustus 2025,

Bertempat di Jl. Bhayangkara Kp. Bulak RT.03/03 Desa Karang Asih, Cikarang Utara, digelar Ground Breaking dan Peletakan Batu Pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Itwasum Polri, dalam wilayah hukum Polres Metro Bekasi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan serentak di 205 titik SPPG se-Indonesia melalui Zoom dari Malang, Jawa Timur, oleh Kapolri.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Dilanjutkan dengan penayangan video “Selayang Pandang Menuju Indonesia Emas 2045”, serta sambutan dari Wakil Satgas MBG Polri Irjen Pol Nurworo Danang, S.I.K.

Dalam laporannya, Irjen Danang menegaskan pentingnya program SPPG sebagai penopang ketahanan gizi nasional, sekaligus mendukung pemberdayaan UMKM, Poktan, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

“Hari ini 205 SPPG diluncurkan serentak. Target 2025 adalah 500 unit SPPG di seluruh Indonesia,” ujar Irjen Pol Danang.

ADVERTISEMENT

Acara dihadiri oleh ±40 tokoh dan pejabat penting, menunjukkan kuatnya sinergi lintas sektor, Brigjen Pol Ucu K., S.I.K – Perwakilan Itwasum Polri, Ade Kuswara Kunang, S.H Bupati Kabupaten Bekasi, H. Ade Sukron, S.H.I., M.Si Ketua DPRD Kab. Bekasi, Kombes Pol Mustofa, S.I.K., M.H – Kapolres Metro Bekasi, Letkol Arh Sabdho Aji Wibowo, M.Han Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Edi Sumarman, S.H., M.H – Kajari Kabupaten Bekasi,Hendri Agustian, S.H., M.H – Ketua PN Kab. Bekasi, Kompol Trisno, S.H – Kapolsek Cikarang Utara, Mayor Cke Daya Bakir – Danramil 07/Cikarang, Samsu Dawan, S.H – Kades Karang Asih, Para tokoh masyarakat Cikarang Utara lainnya.

Momentum puncak kegiatan ditandai dengan Ground Breaking simbolis 205 SPPG, peluncuran operasional 7 SPPG di seluruh Indonesia dengan tombol digital, serta peletakan batu pertama pembangunan SPPG oleh unsur Forkopimda Kabupaten Bekasi bersama perwakilan Itwasum Polri dan Polda Metro Jaya.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustofa menyampaikan pentingnya kolaborasi antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah dalam mendukung ketahanan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

“Program SPPG bukan hanya soal gizi, tapi soal masa depan SDM bangsa,” tambah Letkol Arh Sabdho Aji Wibowo, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar, aman, dan tertib hingga sesi penutup dan foto bersama, Program SPPG merupakan inisiasi strategis Pemerintah dan Polri yang diawasi langsung oleh Itwasum Polri. Peluncuran serentak dari Malang menandai komitmen penuh terhadap pemenuhan gizi nasional dan swasembada pangan, menuju generasi unggul dan sehat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

POLRES KARAWANG DUKUNG PENUH GEBYAR PATEN 2025, WUJUD KOLABORASI PELAYANAN PUBLIK YANG DEKAT DAN AMAN UNTUK MASYARAKAT.

KARAWANG | PERS KPK TIPIKOR | Dalam semangat memperkuat pelayanan publik yang cepat, transparan, dan dekat dengan masyarakat, Polres Karawangturut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan Gebyar PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tahun 2025, yang dipadukan dengan rapat minggon tingkat Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 5 Agustus 2025, bertempat di halaman Kantor Kecamatan Jatisari, dan berlangsung dengan tertib serta aman.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Saepuloh, S.E., dan Wakil Bupati H. Maslani, serta unsur Forkopimda dan perangkat pemerintahan lainnya, termasuk Kapolres Karawang AKBP FIKI NOVIAN ARDIANSYAH yang hadir bersama jajaran sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Gebyar PATEN 2025 menyuguhkan beragam layanan publik yang dibutuhkan masyarakat secara langsung, antara lain:

 • Pelayanan administrasi kependudukan dan pemerintahan

 • Pelayanan kesehatan

 • Pelayanan SAMSAT dan SIM keliling

 • Stand pangan murah

 • Bazar UMKM yang melibatkan pelaku usaha lokal

Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan lintas instansi.

Dalam keterangannya, Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, S.H. menegaskan bahwa kehadiran personel Polri tidak hanya dalam rangka pengamanan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap inisiatif pelayanan terpadu dari pemerintah daerah. “Sesuai arahan Kapolres Karawang, kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan kondusif. Pengamanan dilakukan oleh 9 personel Polsek Jatisari berdasarkan Surat Perintah Kapolsek,” ujar Cep.

Kapolres Karawang AKBP FIKI NOVIAN ARDIANSYAH juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang tercipta dalam kegiatan ini. “Kami mendukung penuh kegiatan yang membawa pelayanan langsung ke tengah masyarakat. Ini adalah langkah konkret pemerintah daerah yang patut dijaga, dan Polri siap menjadi bagian dari solusi pelayanan publik yang aman, cepat, dan efisien,” tegasnya.

Hingga kegiatan berakhir, seluruh rangkaian acara berjalan dalam situasi aman, tertib, dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Kecamatan Jatisari.

BUPATI BEKASI TEGASKAN LANGKAH TEGAS ATASI TAWURAN REMAJA

 

BEKASI | PERS KPK TIPIKOR | Pemerintah Kabupaten Bekasi menaruh perhatian serius terhadap maraknya kenakalan remaja, khususnya aksi tawuran yang meresahkan masyarakat.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam insiden tawuran seperti yang terjadi di Cikarang Timur dan menewaskan satu remaja harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum,” tegas Bupati Ade, dikutip Selasa (17/6/2025).

Bupati menyatakan, Pemkab Bekasi akan mengambil langkah tegas dan sistematis untuk menekan angka kekerasan di kalangan pelajar.

“Kalau pelakunya masih di bawah umur, kita dorong upaya pembinaan melalui kepolisian. Ini penting agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” ujarnya.

Pemkab Bekasi juga akan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan mendorong keterlibatan Dinas Sosial serta Dinas Pendidikan untuk melakukan edukasi dan pembinaan.

“Insyaallah akan kami bahas lebih lanjut bersama kepolisian. Pemerintah tidak tinggal diam, karena ini menyangkut keselamatan generasi muda dan ketertiban masyarakat,” tutupnya.

KAPOLRI LISTYO SIGIT HADIRI KEGIATAN BAKTI KESEHATAN DI POLRES METRO BEKASI

BEKASI | PERS KPK TIPIKOR | Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., melakukan kunjungan ke Mapolres Metro Bekasi dalam rangka meninjau kegiatan Bakti Kesehatan memperingati HUT Bhayangkara ke-79 tahun 2025. Acara digelar di Gedung Promoter Polres Metro Bekasi, Jl. Ki Hajar Dewantara, Cikarang Utara.Senin.(16/06/2025)

Kegiatan bertajuk “Polri Untuk Rakyat” ini merupakan kolaborasi antara Polri dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Lebih dari 300 peserta hadir, termasuk pejabat tinggi Mabes Polri, TNI, dan unsur Forkopimda.

Kapolri tiba di lokasi sekitar 10.15 WIB dan disambut hangat oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustofa S.I.K., M.H., bersama Danrem 051/Wijayakarta Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso (Komandan Korem 051/Wkt) dan Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Danang Wahyu S.I.P (Komandan Kodim 0509/Kab. Bekasi).

Kegiatan dimulai dengan doa bersama, penayangan video bakti kesehatan serentak, dan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kapusdokkes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana. Kapolri dan Wakapolri secara simbolis mencanangkan pemeriksaan kesehatan dengan menekan tombol sirine.

Kapolri kemudian menyapa Kapolda jajaran secara virtual (vicon), termasuk dari Polda Sumut, Polda Bengkulu, dan Polda Jabar. Ia meninjau langsung stan pelayanan kesehatan, menyapa masyarakat penerima layanan, hingga menyerahkan bantuan kursi roda dan kruk kepada penyandang disabilitas serta berdialog dengan pengemudi ojek online.

Layanan bakti kesehatan yang tersedia sangat beragam, meliputi:
Donor darah,Sunat massal, Pengobatan gigi dan spesialis (jantung, paru, anak, THT, mata, penyakit dalam, bedah),Pemeriksaan kacamata gratis,Pelayanan KB dan vaksin, Pemeriksaan tensi dan pelayanan untuk lansia,Operasi katarak dan Pembagian sembako Rangkaian Bakti Kesehatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT Bhayangkara ke-79 yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 1 Juli 2025. Personel TNI dari Kodim 0509/Kabupaten Bekasi juga ambil bagian dalam donor darah, sebagai bentuk nyata sinergitas TNI-Polri untuk masyarakat.

KUNJUNGAN KERJA GUBERNUR JAWA BARAT KDM (Kang Dedi Mulyadi) DISAMBUT ANTUSIAS OLEH WARGA CIANJUR

BEKASI | PERS KPK TIPIKOR | Ribuan warga sambut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Pendopo Kabupaten Cianjur dalam Kunjungan kerja Gubernur Jawa Barat dan dalam acara Launching "NYAAH KA INDUNG" se Jawa Barat Jumat (11/4/2025).

Kang Dedi Mulyadi dan rombongan tiba di pendopo Cianjur sekitar jam 14.10 Wib.

Gubernur Jawa Barat yang kerap di sapa KDM itu seperti biasnya mengenakan baju khas nya berwarna putih dan ikat kepala khas Sunda sambil di arak oleh ratusan warga.

Bahkan, saat mobilnya hendak meninggalkan lokasi, kendaraan tersebut sempat kesulitan melaju karena dikerumuni warga.

Kang Dedi keluar dari sunroof untuk menyapa masyarakat yang meneriakkan namanya. "Bapak Aing, Bapak Aing!" teriak warga bersahut-sahutan. Sepanjang perjalanan menuju gerbang keluar, Dedi dengan sabar meladeni warga yang merangsek mendekat untuk menyampaikan maksud, keinginan, bahkan sekadar menyapa.

BUPATI KARAWANG MEMINTA AGAR GUBERNUR JAWA BARAT MEMBATALKAN IZIN PERTAMBANGAN DI TAMANSARI.

KARAWANG | PERS KPK TIPIKOR | Bupati Karawang Aep Syaepuloh meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa Bapa 'Aing' membatalkan izin pertambangan di Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Karawang, Jawa Barat. 

Aep mengaku telah mengirimkan surat permohonan pembatalan izin pertambangan di Tamansari oleh PT Mas Putih Belitung.

Saya sebagai Bupati Karawang berharap mudah-mudahan izinnya ditinjau kembali, Pak Gubernur Jawa Barat," kata Aep di Kantor Pemkab Karawang, Kamis (10/3/2025).

Aep juga mengaku sudah mengeluarkan surat pembatalan rekomendasi yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bupati Karawang sebelumnya.

Saya berharap kepada Gubernur (Dedi Mulyadi) mendengarkan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Karawang," kata Aep.

Aep mengatakan, wilayah batuan kapur Tamansari di Kecamatan Pangkalan itu sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan seluruh masyarakat Karawang. Menurut dia, wilayah batuan kapur itu menjadi benteng perlindungan Kabupaten Karawang.

"Saya tidak mau alamnya rusak dan juga bisa berdampak sosial, itu akan memberikan dampak yang merugikan untuk masyarakat Karawang," kata Aep. Diketahui, PT Mas Putih Belitung telah mendapatkan izin pertambangan di Tamansari dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat yang direstui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

VIRAL !! TIGA PERANGKAT DESA KARANGLIGAR “DIPECAT MENDADAK", Kades Bantah: “Itu Cuma Surat Teguran.

Kades Karanglihar, Ersim (kiri) bersama Camat Telukjambe Barat, H. Arta (pakai kaos biru) (Bayu Hidayah/britakan).

KARAWANG | PERS KPK TIPIKOR | Beredar surat yang diduga kuat merupakan pemecatan tiga perangkat Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Katawang. Surat itu ditandatangani langsung oleh Kepala Desa (Kades) Karangligar, Ersim. Nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut tak main-main: Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kasi Pemerintahan.

Warga pun geger. Apakah ini pertanda prahara di tubuh pemerintahan desa? Ataukah hanya kesalahpahaman administratif?

Setelah dikonfirmasi, Kades Ersim mencoba meluruskan situasi. Ia membantah tegas telah memberhentikan ketiga perangkat itu. “Itu bukan surat pemecatan, melainkan surat teguran. Saya belum memecat siapa-siapa. Surat itu adalah bagian dari proses evaluasi,” katanya.

Menurut Ersim, surat tersebut merupakan langkah awal untuk menindaklanjuti kinerja perangkat desa yang menurutnya perlu dievaluasi serius. “Memang ada rencana, tiga orang tersebut akan diberhentikan. Tapi saya akan konsultasi dulu dengan Pak Camat. Prosedur tetap kita ikuti,” ujarnya.

Meski mencoba menurunkan tensi, pernyataan itu justru mempertegas bahwa pemecatan bukan isapan jempol. Surat sudah diteken, niat sudah ada—tinggal menunggu waktu.

Camat Telukjambe Barat, H. Arta, SH, pun turut angkat bicara. Ia mengaku kaget mendengar kabar itu. “Awalnya saya tidak menerima pemberitahuan apa-apa. Tapi begitu kabar itu ramai, saya langsung menelepon Pak Kades,” ungkapnya.

Tak ingin isu ini liar, Camat Arta memanggil Ersim ke kantornya pada Rabu, 9 April 2025. “Beliau datang. Saya tegaskan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memang wewenang kepala desa. Tapi semua harus sesuai prosedur,” jelas Arta.

Hingga kini, nasib tiga perangkat desa tersebut masih menggantung. Namun satu hal yang pasti—angin perombakan sudah berhembus kencang dari Balai Desa Karangligar. 

BUPATI KARAWANG AEP SAEPULOH MENOLAK KERAS PENAMBANGAN PT MPB (Mas Putih Belitung) DI KARAWANG SELATAN.

KARAWANG | PERS KPK TIPIKOR | Sudah jelas, saat ini Bupati Karawang Aep Syaepuloh menolak keras Pertambangan kapur di pangkalan Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan Karawang. Senin 11/42025.

DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyebutkan kegiatan tambang pabrik semen, PT Mas Putih Belitung, di wilayah Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan melanggar karena kawasan tersebut merupakan kawasan karst.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang Saepudin Zuhri “Kegiatan tambang di sekitar Desa Taman Mekar itu melanggar Perda (Peraturan Daerah) Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah),” 

Atas hal itu ia mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan penutupan sementara aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Mas Putih Belitung di wilayah Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan.

Wilayah yang dijadikan titik lokasi tambang oleh PT Mas Putih Belitung yang merupakan anak perusahaan PT Juishin Indonesia berada di kawasan karst yang tidak boleh dilakukan penambangan.

Penolakan kegiatan tambang di kawasan karst Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan Karawang itu sudah disampaikan sejak tahun 2016.

Penolakan itu disampaikan saat PT Mas Putih Belitung mengajukan izin tambang ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Karawang, namun kini ternyata PT Mas Putih Belitung telah mengantongi izin Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin tersebut sudah keluar pada Januari 2024 dari Pemprov Jabar.

“Kalau perihal perizinan WIUP dan IUP, memang kewenangannya ada di Pemprov Jabar. Tetapi dasar pemberian izinnya yang jadi masalah, karena masa izin dari UKL-UPL Blok A dan B yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup Karawang, itu sudah habis sejak tahun 2019,” katanya.

Menurut dia, Satpol PP harus bertindak tegas dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, yakni menutup sementara aktivitas pertambangan PT Mas Putih Belitung.

Yudi Wibiksana sosok Aktivis lingkungan yang selalu menyuarakan penolakan juga mempertanyakan, kenapa pemerintah provinsi tidak juga membatalkan ijin yang syarat dengan akal-akalan melalui kabag ekonomi, mengeluarkan rekomendasi ijin pertambangan ketika Celica menjabat.

Jangankan peran serta masyarakat dilibatkan bahkan kepala desa setempat saja tidak diberi tahu, dinas lingkungan hidup saja tidak dilibatkan dalam proses pembahasan, terlebih manipulatif yang dilakukan oleh PT MPB yang mengklaim mereka sebagai usaha kecil yang notabene bermodalkan tidak lebih dari 5M tapi bisa memiliki lahan lebih dari 80ha.

Semua gegara Celica biang keladi permasalahan tambang hingga terjadi banyak kegaduhan dan komplik kepentingan, Pungkasnya.